NU dari Indonesia untuk Dunia

Oleh Ahmad Rofiq

OPINIJATENG.COM – Hari ini, 31 Januari 2021 Nahdlatul Ulama (NU) memperingati kelahirannya yang ke-96. Dalam penanggalan Qamariyah, Rabu, 16 Rajab 1443 H bertepatan 17 Februari 2022 NU genap berusia 99 tahun. NU yang dalam peringatan Harlah ke-96 dibarengi dengan pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 yang digelar di Gedung Dome Balikpapan Kalimantan Timur, diharapkan akan selalu dalam spirit bola bumi – atau gambar jagad – dan ikatan tali yang melingkarinya dengan ikatan di bawahnya, dengan sinar bintang Sembilan.

Momentum pengukuhan PBNU dan peringatan Harlah ke-96, adalah momentum sangat strategis yang empat tahun lagi NU memasuki usia satu abad. Karena itu, tema yang diusung pun, sangat ideal dan futuristic, “Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia”. Tema tersebut, sesungguhnya amanat besar dari kenapa para pendiri NU memilih gambar jagad (globe), ini karena KH. Hasyim Asy’ari, telah memiliki khazanah dan kecerdasan spiritual yang sangat jauh, bahwa kehidupan ini akan mengalami globalisasi.

Lambang Nahdlatul Ulama yakni bola bumi dan tali pengikatnya, hasil karya dan petunjuk istikharah KH Ridlwan Abdullah (1884-1962) menjalankan tugas dari KH Wahab Hasbullah (nu.or.id). Filosofi dari lambing NU adalah: 1. Tambang melambangkan agama (Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan jangan bercerai berai, hablun minannas). 2. Posisi tambang melingkari bumi melambangkan persaudaraan kaum muslimin seluruh dunia. 3. Untaian tambang berjumlah 99 buah melambangkan asma’ul husna. 4. Bintang sembilan melambangkan jumlah Wali Songo. 5. Bintang besar yang berada di tengah bagian atas melambangkan Nabi Muhammad SAW. 6. Empat bintang kecil di samping kiri dan kanan melambangkan khulafaur rasyidin, dan empat bintang kecil dibagian bawah melambangkan madzhab empat (nu.or.id, 11/4/2011).

NU didirikan bertujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah. Dalam Pasal 8 (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dinyatakan, “Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/Jam’iyyah Diniyyah Islamiyah Ijtimaiyyah (Organisasi Sosial Keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia. (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Pancasila Final NKRI Harga Mati

Bagi NU, Pancasila adalah final dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati. Ini karena, melalui resolusi jihad 22/10/1945, KH Hasyim Asy’ari menyerukan kepada para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagi penjuru Indonesia untuk berjihad. Instruksi tersebut berisi untuk membulatkan tekad dalam melakukan jihad membela tanah air. Aksi melawan penjajah hukumnya fardhu ‘ain. Karena itulah, kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dipertahankan, meskipun harus dengan mengorbankan jiwa dan raga.

NKRI merupakan negara paling majemuk di dunia. Karena itu, komitmen kebangsaan NU dalam perjuangan kemerdekaan, mempertahankan, dan menjaga keutuhan NKRI – sebagai dar al-mitsaq atau negara perjaniian atau kesepakatan – tidak akan pernah surut. Maka upaya apapun yang merongrong Pancasila dan NKRI harus dilawan.

Menurut Rais Akbar KH. Hasyim Asy’ari, “Aswaja adalah kepanjangan kata dari “Ahlussunnah waljamaah”. Ahlussunnah berarti orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan wal jamaah berarti mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW”. Jadi definisi Ahlussunnah wal jamaah yaitu; “Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat (maa ana alaihi wa ashhabi), baik di dalam syariat (hukum Islam) maupun akidah dan tasawuf”.

Prinsip umum ajaran NU adalah mengambil sikap tawasuth (moderat), tawazun (seimbang/balance), ta’addul (‘adil/justice), dan tasamuh (toleran), serta al-muhafadhah ‘ala al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (memelihara sesuatu/nilai yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). NU selalu mengambil sikap akomodatif, toleran, moderat, dan menghindari sikap ekstrim dalam menghadapi spektrum budaya apapun, tak terkecuali budaya politik kekuasaan. Inilah hujjah awal yang senantiasa ditarik oleh mazhab Sunni atau Ahlussunnah Wa al-Jamaah, terlebih ketika menghadapi krisis sosial politik kemaslahatan atau politik kebajikan demi kelangsungan umat pada umumnya (M Mahatma, 2017).

Perjalanan NU selama 96 pernah menjadi partai politik pemenang ke-3 pada pemilu 1955. Pada saat Soeharto 1973 melakukan fusi partai-partai, NU sering “dirugikan”, NU hanya dijadikan “basis konstituen” namun setelah itu, dilupakan. Muktamar 1984, menyepakati NU kembali pada Khithah 1926, yang intinya NU sebagai Jam’iyyah Ijtima’iyah yang tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Ini tampaknya yang sedang menjadi sorotan terutama dalam kepengurusan baru PBNU 2022-2027.

Politik kebangsaan dan kerakyatan adalah pilihan bijak NU, karena NKRI laksana “Rumah Besar” Indonesia yang paling majemuk di dunia, harus dijaga dan dirawat bersama. Karena itu keluarga besar bangsa Indonesia, yang masih tetap ingin bersama-sama dalam keluarga besar Bangsa Indonesia, maka konsekuensinya, harus mematuhi rambu-rambu kesepakatan NKRI dan Pancasila. NU

Selamat Ultah Nahdlatul Ulama ke-96, semoga terus berkomitmen merawat NKRI dan Pancasila, dari rongrongan dari dalam, kelompok separatis, maupun invasi dari luar. Kiprahmu terus dinanti oleh Bangsa Indonesia, dan juga perdamaian dan keharmonisan dunia. Perdamaian dunia adalah impian semua umat manusia. Bravo Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Allah a’lam bi sh-shawab.***

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA, mantan Sekretaris PWNU Jawa Tengah (1998-2000), Ketua PW LP Ma’arif NU Jawa Tengah (2000-2003). Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo, Ketua II YPKPI Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Koordinator Wilayah Indonesia Tengah MES Pusat, dan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI-SA).