OPINIJATENG.COM – Persoalan sampah di Jawa Tengah kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Kebakaran yang berulang di sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan pembenahan serius, bukan sekadar penanganan ketika api sudah muncul.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola sampah untuk mencegah kejadian serupa. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), terdapat 76 kejadian kebakaran TPA sepanjang 2026.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah TPA Jatibarang, Semarang. Tempat pemrosesan sampah tersebut mengalami empat kali kebakaran sepanjang September 2026.
Kebakaran TPA Jatibarang Jadi Peringatan Serius
Saat meninjau TPA Jatibarang pada Kamis (12/11/2026), Diaz mengevaluasi fasilitas pengelolaan sampah sekaligus mencari penyebab kebakaran berulang.
Menariknya, tingkat kepatuhan TPA Jatibarang terhadap Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 mencapai sekitar 90 persen. Namun, angka tersebut belum menjamin lokasi bebas dari kebakaran.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pemeriksaan teknis yang lebih mendalam, terutama pada sistem pengendalian panas dan pengelolaan gas di dalam tumpukan sampah.
Gas Metana dan Titik Api Tersembunyi Perlu Diwaspadai
Timbunan sampah dapat menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Karena itu, pengelola TPA perlu memastikan fasilitas penangkapan gas bekerja secara optimal.
KLH/BPLH juga mengevaluasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Jatibarang.
Untuk memperkuat penanganan kebakaran, pemerintah menyerahkan bantuan alat pelindung diri, selang, dan nozzle injeksi. Peralatan tersebut memungkinkan petugas menyiram bagian dalam timbunan sampah yang menyimpan titik panas tersembunyi.
Pengolahan Sampah dari Rumah Harus Diperkuat
Pencegahan kebakaran TPA tidak cukup hanya mengandalkan petugas pemadam dan fasilitas teknis. Pemerintah juga perlu mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi pembuangan akhir.
Diaz mendorong pemerintah daerah, industri, dan masyarakat memperkuat pengolahan sampah organik. Salah satu cara yang dapat dikembangkan adalah budidaya maggot untuk mengolah sisa makanan dari hotel, restoran, dan kafe.
Langkah tersebut dapat mengurangi beban TPA sekaligus menghasilkan nilai ekonomi dari sampah organik.
Bank Sampah dan Industri Daur Ulang Punya Peran Penting
KLH/BPLH juga menyiapkan aturan mengenai Extended Producer Responsibility (EPR). Kebijakan ini mendorong produsen ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dari produk yang mereka hasilkan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memperkuat pendanaan bank sampah dan industri daur ulang.
Pemerintah menargetkan seluruh sampah dapat terkelola pada 2029. Target tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, produsen, pelaku usaha, dan masyarakat.
Putri Cempo Solo Juga Hadapi Tantangan Pengolahan Sampah
Selain Semarang, Diaz meninjau TPA Putri Cempo di Surakarta. Dalam kunjungan tersebut, ia membahas kendala operasional fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Sejak beroperasi pada 2023, fasilitas tersebut baru menghasilkan sekitar 0,5 megawatt dari target kapasitas 5 megawatt.
Pemerintah mendorong penyelesaian kendala teknis, perluasan pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), serta pencarian mitra penyerap sampah organik.
Gerakan warga seperti GASPOL atau Gerakan Warga Solo Pilah Olah Sampah juga perlu diperkuat agar masyarakat terlibat langsung dalam pengurangan sampah.
Pembenahan Sampah Jateng Tidak Bisa Ditunda
Rentetan kebakaran TPA menjadi pengingat bahwa persoalan sampah membutuhkan solusi dari hulu hingga hilir. Pemerintah harus memperkuat fasilitas pengolahan, sementara masyarakat perlu membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.
Jika semua pihak menjalankan perannya, beban TPA dapat berkurang dan risiko kebakaran bisa ditekan.
Jawa Tengah membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih aman, terukur, dan berkelanjutan. Sebab, keberhasilan pengelolaan lingkungan bukan hanya terlihat dari banyaknya sampah yang terangkut, tetapi juga dari kemampuan mencegah pencemaran dan melindungi keselamatan masyarakat.


