Subsidi Layanan Transportasi 2023 Naik dari Rp3,01 T Menjadi Rp3,51 T
Oleh: Djoko Setijowarno*)
OPINIJATENG – Secara total subsidi keperintisan sektor transportasi mengalami kenaikan di tahun 2023. Tahun 2022 alokasi subsidi perintis Rp3,01 triliun, sekarang (tahun 2023) menjadi Rp3,51 triliun.
Subsidi keseluruhan untuk transportasi, sektor perkeretaapian mendapat porsi yang cukup besar, yakni Rp3,326 triliun (50 persen). Kemudian diikuti transportasi laut Rp1,47 triliun (22 persen), transportasi darat Rp1,32 trilun (20 persen) dan transportasi udara Rp550,137 miliar (8 persen)
Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang yang secara finansial belum menguntungkan.
Sektor transportasi darat mendapat Rp1,32 triliun (20 persen) dengan rincian angkutan jalan 327 trayek atau bus perintis di Kawasan 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan Perbatasan Rp177,42 miliar, angkutan antar moda atau angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 37 trayek sebanyak Rp36,10 miliar, angkutan barang untuk 6 lintasan Rp13,51 triliun, angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas Rp584,64 miliar, kapal Ro Ro long distance 2 lintas Rp18 miliar, dan angkutan perkotaan di 10 kota sebesar Rp500 miliar.
BACA JUGA:Subsidi KRL Jabodetabek Tepat Sasaran, Upaya Pemerintah Beri Rasa Keadilan
Khusus angkutan perkotaan yang baru dikembangkan sejak 2020 di 11 kota (Trans Metro Deli di Medan, Trans Musi Jaya di Palembang, Trans Metro Pasundan di Bandung, Trans Banyumas di Purwokerto, Batik Solo Trans di Surakarta, Trans Jogja di Yogyakarta, Trans Semanggi Surabaya di Surabaya, Trans Metro Dewata di Denpasar, Trans Banjarbakula di Banjarmasin, Trans Mamminasata di Makassar, Trans Pakuan di Bogor) dengan skema pembelian layanan (buy the service), sejak 31 Oktober 2022 di 10 kota sudah berbayar, kecuali Trans Pakuan di Bogor. Program Teman Bus yang dikelola Ditjenhubdat di 10 kota per 1 Oktober 2022, sudah mengangkut 35.638.593 penumpang. Sementara Program Bis Kita dikelola Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Anggaran subsidi Rp 500 miliar, dirasa masih kurang mengingat target hingga akhir 2024 ada 27 kota yang harus mendapatkan pembenahan transportasi umum perkotaan.
Sektor transportasi udara mendapatkan Rp 550,137 miliar (8 persen) yang diuraikan untuk angkutan perintis kargo 40 rute Rp79,97 miliar, angkutan perintis penumpang 220 rute Rp381,352 miliar, angkuran subsidi kargo 1 rute Rp12,11 miliar, subsidi BBM penumpang 7,183 drum Rp20,87 miliar, angkut subsidi BBM kargo 1.323 drum Rp5,82 miliar.
BACA JUGA:Prof Ahmad Rofiq: Tak Mudah, Sertifikasi Halal melalui Skema Self Declare, Apaan Tuh?
Subsidi angkut subsidi bahan bakar minyak (BBM) berupa drum diberikan wilayah pelosok yang tidak hanya bisa dijangkau transportasi udara. Di daerah ini untuk moblitas transportasi darat diberikan kendaraan listrik, sehingga tidak banyak beban anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk angkut BBM.
Sumber energi wilayah tersebut tidak harus berasal dari BBM, namun bisa dari sumber energi lainnya, seperti energi surya hanya untuk kepentingan penerangan rumah tangga. Inovasi sumber energi di daerah seperti ini jangan hanya mengandalkan BBM.
Transportasi laut mendapat kucuran subsidi sebesar Rp1,47 triliun (22 persen). Terbesar diberikan angkutan perintis laut Rp936,41 miliar, diikuti Program Tol laut 35 trayek sebanyak Rp535,82 miliar, pengakutan kapal ternak 6 trayek sebanyak Rp63,4 miliar dan terakhir kapal rede 16 trayek Rp44 miliar.
Program tol laut belum (maksimal, pemerintah daerah seharusnya lebih pro aktif lagi untuk mengembangkan usaha di daerahnya masing-masing supaya kapal-kapal yang mengangkut komoditas dari wilayah barat ketika kembali lagi dapat terisi komoditas produksi wilayah setempat.
Sektor perkeretaapian paling sedikit menerima subsidi untuk KA Perintis, yakni sebesar Rp175,93 miliar. Namun mendapat porsi tambahan dari DIPA Kementerian Keuangan untuk PSO sebanyak Rp3.325.788.436.133.
Tahun 2023 kontrak Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp5,6 triliun ada penurunan dibanding tahun 2022 sebesar Rp2,8 triliun. Kontrak PSO terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp1,6 triliun (64,27 persen).
Selanjutnya untuk KA Jarak Dekat Rp466,2 miliar (18,29 persen), KA Jarak Sedang Rp216,7 miliar (8,50 persen), KRD Rp152 miliar (5,97 persen), KRL Jogja-Solo Rp53 miliar (2,11 persen), KA Jarak Jauh Rp12,4 miliar (0,49 persen), dan KA Lebaran Rp9,4 miliar (0,37 persen).
Untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum.
Baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis. Mobilitas masyarakat terbesar di sektor transportasi darat.
Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024.
BACA JUGA:Medha Wardhany: Satu Pintu, Menuju Satu Data Pertanian Indonesia
Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum.
Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat.
*)Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata***
