Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani, Direktur PD Pontren Waryono, dan para Direksi BUMN dan Swasta foto bersama dalam acara Pesantren Economic Forum di Jakarta, Rabu (15/12)
OPINIJATENG.COM – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, tahun ini ada 105 model kemandirian podok pesantren dan tahun 2024 nanti akan ada 5.000 pondok pesantren yang akan menjadi model penguatan kemandirian ekonomi pesantren.
‘’Kita akan berikan modal, pendampingan hingga manajemen pemasaran,” kata Menag saat membuka Pesantren Economic Forum yang mengusung tema Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Kolaborasi Inc, di Jakarta, Rabu (15/12)
Gus Men, panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas berharap mitra BUMN dan swasta berkolaborasi bersama pemerintah dengan menjadi bapak angkat dalam upaya mengungkit kemandirian ekonomi pondok pesantren di Indonesia.
“Kita berharap kepada mitra BUMN dan swasta mau menjadi bapak angkat dalam mengungkit kemandirian dan ekonomi pondok pesantren. Kalau ini bisa konsisten, saya optimis pada waktunya pondok pesantren akan mampu menjadi penggerak sekaligus daya ungkit bagi ekonomi nasional sebagaimana yang diharapkan Presiden Joko Widodo,” kata Menag.
“Ini memerlukan kolaborasi dengan pengusaha. Forum ini hemat saya adalah berusaha untuk mendekatkan pondok pesantren dan pengusaha. Inysa Allah komitmen kita bersama untuk kemandirian pesantren akan terwujud,” katanya.
Gelaran Pesantren Economic Forum ini dihadiri puluhan mitra BUMN, swasta dan pihak pengusaha. Tampak juga hadir Dirjen Pendidikan Islam, Direktur PD Pontren, Staf Ahli, Stafsus dan Tenaga Ahli serta perwakilan kementerian dan lembaga.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, Program Kemandirian Pesantren ini tidak berhenti pada tahun 2021 saja, tetapi akan terus berlanjut hingga tahun 2024 sebagaimana Peta Jalan Kemandirian Pesantren. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan menjadi tahun kemandirian pesantren yang berkelanjutan.
“Pada tahun anggaran 2021, pihaknya telah menyalurkan bantuan inkubasi bisnis sejumlah Rp37,4 miliar kepada 105 Pesantren sasaran Program Kemandirian Pesantren. Kami berharap bantuan stimulan tersebut, Pesantren dapat membangun dan mengembangkan unit bisnisnya sesuai dengan business plan yang telah disusun. Sekaligus akan semakin banyak terwujud pesantren yang mandiri, berdaya, dan memberdayakan,” tutur Dhani.
Misi Utama
Menag Yaqut mengatakan, pesantren mengemban misi utama yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu, fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi.
“Nah dalam forum ini kita akan membahas fungsi pemberdayaan. Pendidikan dan dakwah itu diilustrasikan kolam kecil pesantren dan pemberdayaan ekonomi adalah kolam besarnya. Jangan sampai kita mengharap kolam yang kecil namun kita melupakan kolam besar,” tutur Menag.
Putra Almaghfurlah KH Cholil Bisri itupun membandingkan jumlah pesantren di Indonesia yang mencapai 32 ribu dengan salah satu outlet ritel terbesar di Indonesia yang memiliki 20 ribu outlet.
“Kalau 32 ribu outlet bisa dimaksimalkan kita bisa bayangkan efek dan dampak ekonomi yang akan terjadi, bukan hanya pondok pesantren melainkan pelaku usaha dan ekosistem yang ada di dalamnya.” Tegas Menag.
Belajar dari pengalaman dan peluang itulah, lanjut Menag, Kementerian Agama menjadikan kemandirian pesantren sebagai program prioritas Kementerian Agama.
Diakui Menag program kemandirian pesantren bukanlah sesuatu yang baru atau pertama yang dilakukan.
Sebelumnya program ini juga pernah dijalankan oleh pemerintah bersama kementerian/lembaga lainnya. Namun program tersebut tidak nendang atau tidak tepat sasaran dalam rangka mengungkit kekuatan ekonomi pesantren agar bisa mandiri.
“Setelah kami telusuri ada banyak gelaran pelatihan dari pemerintah dan entitas lainnya kepada pondok pesantren tanpa dibarengi modal. Begitu juga ada yang diberi modal, tapi tanpa ada pelatihan dan panduan sehingga akhirnya tidak sesuai tujuan,” tegas Menag.
Menurut Menag, belajar dari banyak hal ini maka bantuan yang diberikan kepada pondok pesantren dalam program kemandirian pesantren akan dikawal dari hulu hingga hilir.
Sehingga bisa dirumuskan entitas bisnis apa yang bisa dilakukan pondok pesantren sesuai spesifik masing-masing pondok pesantren.
“Pesan saya, jangan hanya berhenti pada seminar, melainkan ditindaklajuti dengan eksekusi. Sebaik-baiknya rencana adalah yang dilaksanakan. Seribu rencana tanpa dilaksanakan tidak ada artinya, lebih baik satu rencana tapi dilaksanakan. Sekali lagi saya berharap output dari forum ini benar-benar bisa bermanfaat bagi pesantren, bangsa dan negara,” tutup Menag.***
