OPINIJATENG.COM – Muktamar Persatuan Guru Inpasing Nasional (PGIN) II di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sabtu 12 Februari 2022 membuka mata hati mewujudkan aspirasi.
Muktamar PGIN II ini bertujuan membuka mata hati para pejabat terkait untuk mewujudkan aspirasi guru inpasing kementerian agama yang terkatung-katung sampai saat ini.
Hadir dalam muktamar di Bantul ini guru inpasing perwakilan dari 66 Kabupaten seluruh Indonesia. Tak terkecuali 17 orang dari Kabupaten Banjarnegara yang hadir .
Muktamar tersebut melanjutkan pertemuan yang lalu dengan Komisi VIII DPR RI, Yandi Susanto, S.Pt mengatakan siap mengawal dan mengurai persoalan yang ada .Yandi akan beraudiensi dengan pihak terkait sehingga keinginan mereka menjadi kenyataan.
BACA GURU : Kantongi 100 Medali Emas, Maitsa Tambah Percaya Diri
“Guru inpasing juga manusia hebat dan unggul, berkontribusi untuk bangsa. Apa salahnya kalau mereka mendapat perhatian khusus untuk kesejahteraannya,” ungkapnya.
Menurut ketua PB PGIN Hadi Sutikno, S.Pd.I mengajukan beberapa agenda PGIN sejak 12 Juli 2018-2021 tetap tidak berubah. Adapun isinya yaitu
Pertama, Adanya kuota PPPK bagi guru di semua jenjang (RA, MI, MTs dan MA) dengan mengedepankan skala prioritas.
Kedua, perhitungan dan pemberlakuan masa kerja inpasing segera terwujud.
Ketiga, TPG terhutang segera dibayarkan. Keempat, penerbitan SK inpasing sekitar 100.097 guru serdik berbasis Simpatika
BACA JUGA :Bisakah Takdir Berubah? Ini Penjelasannya
Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslich, sebagai tuan rumah menyambut baik muktamar ini. Kerjasama yang baik dengan cara memberi support kepada madrasah yang memang secara struktural di bawah Kemenag. Namun secara fungsional Pemda mengambil bagian untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memberi perhatian kepada madrasah khususnya guru dalam anggaran APBD.
“Jadi saling bersinergi ya. Semua untuk kebaikan kita semua,” jelasnya.
Sementara itu direktorat GTK dr Muhammad Zen memantau terus kinerja para guru inpasing. Seandainya tuntutan mereka dikabulkan harapannya adalah kualitas guru harus sesuai kualifikasi (S1), memperhatikan kinerja guru untuk naik pangkat tanpa ada berkas yang tertinggal, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, GTK meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya BSU (bantuan subsidi Upah).Di penghujung akhir tahun 2020, ada anggaran kurang 5 milyar dari 1 triliyun untuk BSU guru (995 M) dan sudah terserap 100%.
“Kalau ini disia-siakan maka sangat rugi, guru inpasing juga harus mempunyai kompetensi dan kinerja yang bagus,” tambahnya.
Semoga gelora perjuangan tetap menyala. Dan semua pemangku kepentingan segera merealisasikan apa yang menjadi harapan guru inpasing. ***
