OPINIJATENG – Perlindungan pekerja perempuan menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan industri yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Yayasan SPEK-HAM Surakarta bersama Uni Eropa menggelar Regional Compliance Forum Sektor Perusahaan dan Industri di Adhiwangsa Hotel & Convention, Surakarta, Senin (9/11/2026).
Forum multipihak ini menjadi ruang dialog bagi pemerintah, pengawas ketenagakerjaan, akademisi, serta perwakilan perusahaan. Fokus pembahasannya mencakup perlindungan hak pekerja perempuan, pencegahan kekerasan di tempat kerja, kesehatan reproduksi, serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kegiatan tersebut mendapat dukungan Uni Eropa melalui Program CARPET. Program ini mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk membangun sistem perlindungan pekerja yang lebih kuat, khususnya di sektor manufaktur dan garmen wilayah Solo Raya.
Baca juga:Muhammadiyah Luncurkan ChatHPT, Kini Tanya Soal Agama Bisa Lewat AI! Apakah Bisa Jadi Rujukan Fatwa?
Beban Ganda Pekerja Perempuan Perlu Menjadi Perhatian
Direktur Yayasan SPEK-HAM Surakarta, Rahayu Purwaningsih, S.E., M.Si., menyoroti tantangan yang masih dihadapi perempuan pekerja. Salah satunya adalah double burden atau beban ganda.
Kondisi tersebut terjadi ketika perempuan harus menjalankan tanggung jawab pekerjaan profesional sekaligus mengelola urusan rumah tangga. Situasi ini membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk perusahaan.
Rahayu menjelaskan bahwa persoalan keamanan perempuan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan pabrik atau tempat kerja. Kondisi di rumah juga menjadi bagian dari perhatian dalam upaya perlindungan perempuan.
Menurutnya, pemenuhan hak pekerja dan pencegahan kekerasan bukan sekadar kewajiban perusahaan terhadap regulasi. Langkah tersebut juga menjadi investasi penting bagi keberlanjutan usaha.
Di tengah persaingan perdagangan global, perusahaan semakin dituntut memperhatikan aspek sosial dan perlindungan pekerja dalam rantai pasok. Buyer atau pembeli internasional juga mempertimbangkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan.
Rahayu menilai keberadaan tim khusus dan mekanisme perlindungan perempuan dapat meningkatkan kepercayaan mitra bisnis.
Melalui Program CARPET, perusahaan yang terlibat juga berkesempatan memperoleh fasilitasi penguatan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Occupational Health and Safety (OHS).
Perlindungan Perempuan Menjadi Bagian dari Standar K3
Perspektif regulasi turut menjadi pembahasan penting dalam forum tersebut. Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta, Abdul Muin, menegaskan bahwa perlindungan pekerja perempuan harus terintegrasi dalam penerapan norma ketenagakerjaan.
Menurutnya, setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan.
Abdul Muin juga memaparkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan perlindungan pekerja perempuan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.
Baca juga:Tekuk Kudus 2-0, Kota Semarang Bangkit! Tiket Semifinal Porprov Jateng 2026 Masih Jadi Rebutan
Kerangka regulasi tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan untuk membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan secara terarah.
Dengan demikian, penerapan K3 tidak hanya berfokus pada keselamatan fisik. Aspek keamanan, kenyamanan, dan perlindungan dari kekerasan juga perlu mendapat perhatian.
Satgas Perusahaan Berperan Penting dalam Perlindungan Pekerja
Guru Besar Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Argyo Demartoto, M.Si., menekankan pentingnya membangun ekosistem kerja yang kondusif.
Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) perlindungan pekerja perempuan di lingkungan perusahaan.
Menurut Prof. Argyo, keberadaan Satgas tidak cukup hanya sebagai formalitas organisasi. Satgas harus memiliki kemampuan menjalankan tugas, menyediakan pendampingan, serta memberikan dukungan kepada pekerja yang membutuhkan perlindungan.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Di era transformasi digital, reputasi perusahaan tidak hanya dibangun melalui kualitas produk dan pencapaian bisnis. Cara perusahaan memperlakukan pekerja juga menjadi bagian penting dalam membentuk kepercayaan publik.
Penanganan kasus kekerasan secara profesional dan sesuai prosedur justru menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga lingkungan kerja.
Karena itu, keberadaan Satgas seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap citra perusahaan.
Sebaliknya, mekanisme perlindungan yang berjalan dengan baik dapat memperkuat kepercayaan pekerja, masyarakat, serta buyer internasional.
Perusahaan Solo Raya Perkuat Komitmen Perlindungan Pekerja
Regional Compliance Forum ini turut dihadiri jajaran manajemen dan Satgas dari sejumlah perusahaan garmen dan manufaktur di Solo Raya.
Perusahaan yang hadir antara lain PT Liebra Permana, PT Top & Top Apparel, PT Sun Woo, PT Pan Rama, dan PT Hoplun.
Keterlibatan perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan pekerja perempuan di sektor industri.
Yayasan SPEK-HAM juga mendorong penguatan mekanisme perlindungan melalui Ruang Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).
Selain itu, sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat memperluas akses pendampingan bagi pekerja yang mengalami kekerasan atau membutuhkan perlindungan.
Mewujudkan Industri yang Aman, Adil, dan Berkelanjutan
Upaya menciptakan ruang kerja aman dan inklusif membutuhkan komitmen bersama. Perusahaan, pemerintah, lembaga pendamping, dan pekerja memiliki peran masing-masing dalam membangun lingkungan industri yang menghormati hak asasi manusia.
Perlindungan pekerja perempuan bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat manusia.
Melalui Regional Compliance Forum, Yayasan SPEK-HAM bersama Uni Eropa berharap semakin banyak perusahaan di Jawa Tengah yang memperkuat sistem perlindungan pekerja.
Dengan lingkungan kerja yang aman, adil, dan setara, industri tidak hanya mampu meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi orang-orang yang menjadi bagian penting dari keberlangsungan perusahaan.
