OPINIJATENG.COM – Tahun 2023 menjadi satu agenda rutin sepuluh tahunan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kembali melakukan Sensus Pertanian.
Rakornas Sensus pertanian 2023 harus bisa menjawab kebutuhan variabel kondisi pertanian yang berkualitas, terkini, dam lengkap.
Sensus Pertanian ketujuh sepanjang sejarah Indonesia ini diharapkan mengali semua informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan dan perbaikan di masa depan.
ST2023 kali ini juga dirancang untuk memperoleh data dan informasi yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yaitu World Programme for the Cencus of Agriculture (WCA). Sehingga bisa dilihat keterbandingan kondisi pertanian antar negara.
Menurut Tri Karjono mengatakan bahwa Indonesia bertumpu pada sektor petanian dalam melaksanakan pembangunan.
Pertanian menjadi lapangan usaha terbesar kedua dalam struktur perekonomian Indonesia tahun 2021 setelah industri pengolahan yaitu sebesar 13,28 persen dengan laju pertumbuhan 1,84 persen.
Dalam hal serapan tenaga kerja, dari sebanyak 131,05 juta penduduk yang bekerja, 37,1 juta atau 28,33 persen diantaranya bekerja di sektor ini.
“Oleh karenanya kebijakan dibidang pertanian yang tepat dengan basis data berkualitas, terkini dan lengkap menjadi keharusan bagi pemerintah,” ungkapnya.
Demi mencapai kesuksesan pelaksanaan ST2023, diperlukan strategi dalam menyosialisasikan ST2023 kepada pemerintah, pelaku usaha pertanian baik usaha pertanian perorangan, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya, serta masyarakat umum secara efektif dan efisien.
“Agar realitas dan komprehensivitasnya tercapai. Koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga/dinas terkait sehingga pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023 benjadi kunci untuk bisa berjalan sesuai tahapan, konsep, definisi dan SOP yang telah ditetapkan,” jelasnya memaparkan.
Terkait dengan hal tersebut BPS sebagai pelaksana tugas, pada hari ini, Kamis 12 Oktober 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure, Solobaru, mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan ST2023 dengan narasi besarnya Mencatat Pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Acara ini selain dihadiri oleh seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama BPS pusat dan provinsi, juga dihadiri oleh berbagai pejabat dari kementerian/lembaga serta pimpinan OPD provinsi terkait seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Sambut HSN 2022, MAJT Gelar Seminar Nasional Bertema Pemberdayaan Santri di Era Digital
Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BPS menyampaikan bahwa menghadapi isu global akan ancaman krisis energi dan pangan serta isu nasional seperti pengetahuan dan adaptasi teknologi pertanian yang masih rendah, permintaaan pangan yang terus meningkat, dukungan sarana prasarana pertanian yang belum optimal, petani skala kecil, konversi lahan, perubahan iklim dan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan, kualitas dan keamanan pangan.
Lebih lanjut dikatakan bahwa hasil ST2023 diharapkan mampu menghasilkan data dan informasi dalam menjawab tantangan isu nasional dan global.
“Mengingat bahwa pemerintah dan banyak pihak yang akan mendapat manfaat dari ST2023, maka ST2023 harus dijadikan sebagai kerja dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu kolaborasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan menjadi mutlak harus dilakukan”tuturnya.
Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan atas nama Gubernur Jawa Tengah mengajak seluruh komponen masyarakat yang bergerak di bidang pertanian secara luas, utamanya di Jawa Tengah untuk mendukung secara penuh BPS dalam melaksanakan tugas ini.
“Terima dengan baik petugas yang datang serta jawab dengan benar dan jujur”, imbuhnya.
Demikan informasi tentang Rakornas Persiapan Sensus Pertanian 2023, siap menjawab kebutuhan pertanian yang berkualitas.***
