OPINIJATENG.com – Ribuan mahasiswa dari Seluruh Indonesia dan jaringan membawa 10 perintah rakyat, turun ke jalan menggelar aksi serentak di berbagai daerah menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kinerjanya secara total, perbaiki atau mundur.
Rilis sikap itu dikirim ke redaksi opinijateng.com Kamis 21 Oktober 2021, siang ini.
Dalam rilis yang ditandatangani Wahyu Suryono Pratama, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, disebutkan bahwa 20 Oktober 2019 merupakan tanggal dimana Jokowi dan Ma’ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pelantikan tersebut menandakan bahwa Jokowi dan Ma’ruf amin merupakan pimpinan negara yang sah sebagaimana telah diatur oleh konstitusi.
Sehingga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus menjalankan amanat konstitusi, untuk bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak rakyat.
Sudah genap 2 tahun memasuki Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, namun selama 2 tahun Pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin, penuh diwarnai dengan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Di antaranya, pemerintahan yang banyak diwarnai oleh janji-janji manis, kemunduran demokrasi, pelemahan terhadap lembaga antirasuah KPK, gagalnya menangani pandemi, pembungkaman terhadap kebebasan masyarakat sipil, dll.
Pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf merupakan pemerintahan yang kerap kali mengeluarkan janji-janji manis, namun sangat minim realisasi.
Jokowi sendiri berjanji untuk menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia, namun nyatanya justru hari ini lembaga antirasuah KPK telah mati di eranya.
Jokowi sendiri juga mengatakan, bahwa kritik itu diperbolehkan dan merupakan jantung dari demokrasi, namun nyatanya pembungkaman terhadap masyarakat sipil kerap kali terjadi, dan sering diwarnai dengan represifitas dari aparat.
Jokowi juga berjanji untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, namun nyatanya di zaman Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang dimana Undang-Undang tersebut sangat merusak lingkungan.
Tidak hanya manis dan kerap kali mengubar janji, di Pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf, lembaga antirasuah KPK juga telah mati dengan secara sistematis.
Jokowi-Ma’ruf Amin juga penuh dengan pencitraan sebagai pemimpin yang lahir dari sipil, pemimpin yang bersifat wong cilik, namun nyatanya dibalik mereka semua dipenuhi oleh para elite.
Konsolidasi antara oligarki dengan penguasa hari ini sangatlah kuat, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan lahir yang tidak berpihak pada rakyat, kita sebut saja Revisi UU KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dll.
Undang-undang yang lahir dari hasil konsolidasi antara oligarki dengan para penguasa, banyak mendapatkan penolakan secara keras dari masyarakat sipil, namun Pemerintahan Jokowi-Ma’Ruf Amin seakan tidak mendengar suara masyarakat sipil untuk membatalkan sejumlah undang-undang yang bermasalah.
Kita bisa melihat keberpihakan dari Pemerintahan Jokowi-Ma’Ruf Amin terhadap oligarki, sehingga kedaulatan rakyat adalah hal yang utopis.
Demokrasi di bawah Kabinet Indonesia Maju juga mengalami kemunduran, pasalnya di bawah Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf maraknya pembungkaman terhadap kebebasan masyarakat sipil.
Kasus pembungkaman terhadap massa aksi yang diwarnai dengan represifitas, pembubaran diskusi, intimidasi, doxing, buzzers, menandakan bahwa kita tidak bebas dalam menyampaikan pendapat, padahal kebebasan berpendapat telah diatur oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.
Menanggapi permasalahan di berbagai sektor oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI Kerakyatan), mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk:
1.Jamin kebebasan akademik, Biaya Pendidikan yang berkeadilan, Pendidikan aman dari Kekerasan Seksual, serta Tegakan marwah akademik
2.Percepat pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat.
3.Cabut Revisi UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja dan segala aturan turunannya.
4.Revisi pasal-pasal bermasalah UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
5.Tuntaskan pelanggaran berat HAM, berkomitmen, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia.
6.Hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jamin kebebasan sipil.
7.Penuhi Hak-hak Tenaga Kesehatan dan Tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya.
8.Hentikan segala bentuk Proyek Strategis Nasional yang bermasalah.
9.Deklarasikan Darurat Iklim dan Wujudkan Reforma Agraria Sejati.
10.Evaluasi total Kabinet Indonesia Maju
“Sudah saatnya Pemerintahan Jokowi-Maruf MA melakukan evaluasi total atas permasalahan yang ada. Perbaiki atau Mundur,” kata Wahyu Suryono Pratama, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia.***
