OPINIJATENG.COM- PGRI Kabupaten Banjarnegara memfasilitasi audensi Forum Komunikasi R3 dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Senin, 3 Februari 2025. Acara yang bertajuk “Melangkah Bersama Menuju R3 Penuh Waktu” ini diadakan di Gedung PGRI Kabupaten Banjarnegara, dihadiri oleh 264 tenaga honorer R3, Ketua PGRI, Kepala BKD, Kepala Bidang Pengembangan BKD, Sekretaris Dindikpora, serta Kepala Bidang PTK Dindikpora Banjarnegara.
Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara, Heling Suhono, S.Pd., M.M., M.Pd., menegaskan komitmen PGRI untuk mengawal perjuangan honorer R3 menuju status ASN PPPK penuh waktu.
“Sesuai jati diri PGRI sebagai organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan maka harus memperjuangkan guru. PGRI hadir saat dibutuhkan, bukan saat membutuhkan,” ujarnya, sembari menambahkan bahwa PGRI berperan sebagai fasilitator dan menjembatani aspirasi bagi anggotanya.
Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara, Esti Widodo, S.STP., M.Si., menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer hingga 31 Desember 2024.
“Meskipun di lapangan belum terlaksana sepenuhnya, kami tetap berusaha menyelesaikan masalah ini. Saat ini, ada 487 tenaga honorer R3 di Banjarnegara yang menjadi prioritas utama, dengan 345 di antaranya berasal dari Dinas Pendidikan,” jelas Esti.
Esti juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengajukan sebanyak mungkin formasi. Namun, permasalahan terletak pada keterbatasan anggaran daerah. Esti menjelaskan bahwa R3 yang belum lulus akan melalui tahapan PPPK paruh waktu sebelum beralih ke PPPK penuh waktu.
Selama audensi, para peserta mengajukan pertanyaan mengenai waktu penempatan, NIP, serta sistem penggajian R3. Esti menegaskan bahwa PPPK paruh waktu akan ditempatkan pada tahun ini dengan penggajian sesuai kemampuan daerah, dan akan diupayakan sedekat mungkin dengan tempat tinggal honorer R3. Esti juga mengingatkan bahwa PPPK paruh waktu tetap merupakan bagian dari ASN yang memiliki kewajiban yang sama dengan ASN PPPK penuh waktu.
Sekretaris Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, Noviyanto Kusumawijaya, A.P., menambahkan bahwa Kabupaten Banjarnegara kekurangan sekitar 2.400 pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk itu, pemerintah pusat membuka formasi PPPK paruh waktu sebagai respon terhadap kekurangan tersebut. Proses seleksi masih berjalan, dan diharapkan semua pihak bersabar serta bijak dalam bermedia sosial.
Kegiatan audensi ini menegaskan komitmen bersama antara PGRI, pemerintah daerah, dan para tenaga honorer untuk mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang lebih baik dan profesional. ***
