OPINIJATENG.COM – SOLO – Deklarasi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Solo Raya dihadiri oleh Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma, Kamis (22/5/2025) di Aula Gedung F Lantai 3, Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS).
Hadir dalam deklarasi pendirian AGSI Solo Raya tersebut, belasan perwakilan guru sejarah dari Kota Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, dan Wonogiri.
Presiden AGSI hadir sekaligus menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional Pendidikan Sejarah yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNS.
Sumardiansyah mengapresiasi deklarasi AGSI Solo Raya dan berharap roda organisasi segera berjalan di Solo Raya.
“Tentang muatan kurikulum, ke depan harapannya perubahannya lebih konstruktif dan mengakomodir berbagai pihak, utamanya rakyat. Harus ada ruang untuk sejarah Papua, profesi jurnalis, etnis tionghoa dan lain-lain yang selama ini perannya terpinggirkan. Guru sejarah sebagai pengguna atau user dari sejarah nasional Indonesia harus dilibatkan agar penulisan ulang sejarah bisa dipakai dengan baik oleh guru,” ujar Sumardiansyah yang juga Wasekjen PB PGRI itu.
Sementara itu narasumber lain Direktur Sejarah dan Permuseuman, Kementerian Kebudayaan Prof Agus Mulyana mengungkapkan agar publik tidak buru-buru curiga dengan penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Penulisan ulang sejarah Indonesia menekankan pada narasi yang berdasar bukti-bukti terbaru yang ditemukan. Tidak ada maksud untuk kepentingan tertentu seperti yang dituduhkan saat ini. Misal tentang temuan manusia purba tertua, ternyata ada di Indonesia. Hal seperti itu kan belum ada pada naskah tulisan yang lama,” ujar Agus yang juga Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia itu.
Koordinator AGSI Solo Raya Endang Purwatiningsih sangat bahagia AGSI Solo Raya akhirnya dideklarasikan meskipun dengan waktu yang singkat persiapannya.
“Harapan saya ke depan paling tidak AGSI Solo Raya bisa menjadi wadah untuk teman-teman guru sejarah mengembangkan diri,” harap Endang.***
