OPINIJATENG.COM – Ganjar gelar pertemuan bupati, walikota dan pimpinan DPRD mengingatkan agar tidak korupsi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengundang seluruh bupati, walikota, dan pimpinan DPRD ke Semarang. Mereka berkumpul di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/11).
Tujuan Ganjar mengumpulkan bupati, walikota dan pimpinan DPRD di dalam forum adalah mendengarkan arahan dari ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK), Firli Bahuri. Semuanya hadir pada acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi.
BACA JUGA : Rizal Ramli Tanggapi Postingan Peter Gonta : Kenapa Dulu Tidak dibuka?
Firli Bahuri menjelaskan titik-titik potensi korupsi, memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah supaya tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Seluruh bupati, walikota, dan pimpinan DPRD sengaja dikumpulkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bertujuan untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi.
Menurut Ganjar, mereka sudah berkoordinasi dan berjalan dengan baik dengan para pimpinan KPK di Jawa Tengah.
BACA JUGA : Hujan Deras Akibatkan 7 Titik Tanah Longsor di Desa Pranten, Satu Kampung Terisolasi
Menurutnya mereka masih merasa gelisah saat berurusan dengan aparat penegak hukum. Terkadang mereka tidak tahu letak kesalahan yang sudah dilakukan sehingga harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Pada pertemuan itu, KPK sudah menjelaskan area-area yang rawan praktik korupsi. Misalnya, pungli, kolusi, jual beli jabatan, perijinan dan lainnya.
Ganjar mengatakan,apa yang dijelaskan KPK mengenai praktik korupsi dapat dipahami oleh peserta. Korupsi dapat dicegah dan apabila nekad melakukan akan ditindak secara hukum.
BACA JUGA : 8 Cara Bijak saat Kamu Difitnah Teman Kerja, Nomor 5 dan 7 Bisa Menentramkan Hati
Sejumlah kepala daerah menanyakan bagaimana pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan beberapa hal teknis lainnya.
Selain itu, Bupati Batang, Wihaji menanyakan bahwa banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil. Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.
Lanjutnya dia juga mengatakan ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang.
Sejumlah pertanyaan yang sudah diberikan, ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.
BACA JUGA : Marital Rape, Perkosaan dalam Rumah Tangga, Adakah? Masak Sih Suami Tega Perkosa Istri?
Firli Bahuri juga menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK. Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.
KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan.
Dari hasil survei yang sudah dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa masalah yang harus dicarikan solusi.
Pada pelaksanaan pilkada saat ini masih membutuhkan biaya yang cukup tinggi, karena banyak aktivitas politik yang membutuhkan biaya. Biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor sebagaimana yang dijelaskan oleh Firli Bahuri.
KPK lanjut Firli Bahuri telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara. Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh Negara.
Itulah alasan Ganjar gelar pertemuan bupati, walikota dan pimpinan DPRD agar tidak korupsi.
(dan berbagai sumber).***
