OPINIJATENG.COM – Pakar Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman menyatakan, banyak elit diuntungkan jika Pilres 2024 ditunda.
Jika Pilpres 2024 ditunda, banyak elit diuntungkan. Hal itu diungkapkan pakar Kebijakan Publik Universitas Jember Unej Hermanto Rohman.
Banyak elit politik diuntungkan, kata Hermanto Rohman, pakar Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej) jika Pilres 2024 ditunda.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman mengatakan, berdasarkan regulasi yang mengatur Pemilu, sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 22 E ayat 1 yang menyatakan Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
“Kemudian diturunkan dalam UU Pemilu, sehingga jika berjalan normal akan terlaksana Pemilu pada tahun 2024 mendatang,” ujarnya sebagaimana dilansir OPINIJATENG.COM dari portal Jember, Selasa 15 Maret 2022.
BACA JUGA : Wartawan Diminta Tak Pernah Lelah Mengedukasi Masyarakat
Artinya menurut Hermanto, pelaksanaan Pemilu harus dilakukan 5 tahun sekali. Apabila tidak dilakukan maka seperti kabar yang berhembus saat ini, maka jalannya harus melakukan amandemen.
“Semestinya harus melakukan amandemen, jika nantinya tidak amandemen dan melakukan penundaan maka hal ini akan menyalahi regulasi dan konstitusi yang ada pada UUD 1945 dan UU Pemilu,” terangnya.
Maka dirinya menilai dari kacamata politik, bahwa akan terjadi pula penundaan amandemen oleh elit politik tersebut.
“Elit politik bisa saja melakukan penundaan dengan melakukan amandemen aturan atau regulasi yang ada,” imbuhnya.
Dirinya juga menilai, bahwa wacana penundaan ini bisa saja mendasari adanya kondisi akibat soal dampak pandemi COVID-19.
“Karena mungkin penundaan ini dihembuskan, karena saat ini sedang memperbaiki pertumbuhan ekonomi, karena ini dianggap kondisi tertentu,” pungkasnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNEJ ini juga menegaskan, elit politik ternyata juga harus berhitung dampak sosial dan ekonominya apabila penundaan tersebut atau dilakukan pemilu.
“Kalau misal dilakukan penundaan maka elit yang memiliki kekuasaan politik ini, akan tetap terjaga,” jelasnya.
“Misalnya dilakukan pemilu, maka elit politik atau jangan-jangan pebisnis yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintahan Jokowi ini, akan merasa kesulitan,” tegasnya.
BACA JUGA :Leni Nurindah: Jangan Pernah Berhenti Bermimpi!
Ia menegaskan bahwa, jika Jokowi mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024 mendatang maka para pebisnis tersebut akan terdampak.
Alasannya setiap pergantian kepemimpinan pasti akan membuat kebijakan baru dan pebisnis tersebut akan terdampak.
“Maka hal ini perlu dibukakan big data pertumbuhan ekonomi yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga bisa disaksikan bersama, karena big data yang diutarakan oleh pak Luhut Binsar Pandjaitan itu belum dirilis secara resmi,” sambungnya.
“Lalu seharusnya ada rilis resmi big data pertumbuhan ekonomi dan sosial kepada publik, apakah hal ini bisa dilakukan penundaan atau tidak,” tutupnya.
Itulah artikel tentang banyak elit politik diuntungkan, kata Hermanto Rohman, pakar Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej) jika Pilres 2024 ditunda.
Artikel ini sudah terbit di portal Jember dengan judul: Isu Polemik Penundaan Pilpres 2004, Pakar Kebijakan Publik Unej: Banyak Elit Politik Akan Diuntungkan, dengan link: https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-163977070/isu-polemik-penundaan-pilpres-2024-pakar-kebijakan-publik-unej-banyak-elit-politik-akan-diuntungkan?page=3.***
