OpiniJateng.com – Upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas program desa dampingan melalui bantuan listrik, pembangunan jamban, perbaikan jalan, hingga modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program tersebut menyasar warga Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sejak April 2026, pemerintah melibatkan berbagai instansi dan mitra untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Program Desa Dampingan Jateng Sasar Kebutuhan Dasar Warga
Salah satu penerima manfaat, Rusmiyati, merasakan perubahan setelah pemerintah memperbaiki rumahnya melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Sebelumnya, rumah berdinding GRC dan beratap asbes yang ia tempati bersama keluarga terasa panas dan pengap. Banjir juga kerap memasuki rumah hingga setinggi lutut.
Kini, Rusmiyati dan keluarganya dapat menempati rumah yang lebih layak. Bantuan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana program desa dampingan berupaya menjawab persoalan nyata yang masyarakat hadapi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa pemerintah perlu memetakan kebutuhan warga sebelum menyalurkan bantuan. Pendekatan ini membantu pemerintah menentukan prioritas sekaligus mengarahkan program agar tepat sasaran.
Puluhan Rumah, Listrik, dan Jamban Mendapat Bantuan
Di Desa Kendalrejo, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp260 juta dari APBD untuk memperbaiki 13 rumah tidak layak huni. Baznas juga membantu rehabilitasi lima rumah dengan nilai Rp100 juta.
Selain itu, pemerintah mendukung pemasangan sambungan listrik bagi 13 rumah dengan anggaran Rp19,5 juta. Program ini juga mencakup pembangunan 11 jamban melalui dukungan Baznas dan Perum Perhutani, serta bantuan keuangan Rp120 juta untuk rehabilitasi jalan desa.
Berbagai bantuan tersebut menyasar kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kenyamanan, kesehatan, dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Modal Usaha Jadi Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi
Program desa dampingan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah juga mendorong warga meningkatkan pendapatan melalui bantuan usaha produktif.
Dukungan ekonomi di Kendalrejo mencakup dua paket Kelompok Usaha Bersama (Kube) senilai Rp40 juta, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp12,5 juta, serta lima paket bantuan modal usaha senilai Rp15 juta.
Bantuan tersebut membuka peluang bagi warga, terutama perempuan rentan, untuk mengembangkan usaha rumahan. Sejumlah penerima mulai memproduksi makanan, kue, dan kerajinan sederhana yang dapat mereka jual untuk menambah penghasilan keluarga.
Pemerintah dan mitra juga memberikan peralatan usaha, mesin perontok padi, perlengkapan sekolah, akses internet gratis, alat peraga edukasi, serta bantuan pangan.
Kolaborasi Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Pelaksanaan program melibatkan organisasi perangkat daerah Pemprov Jateng dan Pemkab Pemalang, pemerintah desa, Baznas, BUMN, serta perusahaan swasta. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah menggabungkan berbagai bentuk bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Desa Kendalrejo Titik Iswati berharap pendampingan tersebut dapat menjadi pijakan bagi warga untuk melanjutkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau jumlah bantuan. Warga membutuhkan pendampingan berkelanjutan, akses pasar bagi produk UMKM, serta pemantauan agar bantuan benar-benar meningkatkan pendapatan keluarga.
Program desa dampingan Pemprov Jateng pun membawa pesan penting: pengentasan kemiskinan perlu menyentuh rumah, sanitasi, akses energi, dan kesempatan ekonomi secara bersamaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat program terus terasa setelah bantuan awal selesai.
