OPINIJATENG.COM – Deklarasi Moderasi Beragama, Hentikan Demokrasi Transaksional di Indonesia.
Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jateng KH. Ubedulloh Shodaqoh meminta pemerintah hentikan Demokrasi transaksional di Indonesia.
Pembacaan Deklarasi Moderasi Beragama dipimpin Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang (BLAS) Samidi.
Saat pembacaan Deklarasi Moderasi Beragama, Samidi ditemani oleh Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, Rais Syuriyah PWNU KH Ubedulloh Shodaqoh, Ketua PW Muhammadiyah Tafsir dan mimpinan Ormas Islam lainnya.
BACA JUGA : Respon Permintaan Erick Thohir, Pertamina Intruksikan Toilet SPBU Gratis
Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang (BLAS) di Ballroom Hotel Pandanaran Semarang, Rabu, 24 November 2021.
“Kami Elemen Keagamaan Provinsi Jawa Tengah Bersama Balai Litbang Agama Semarang, Siap Menyukseskan Program Gerakan Moderasi Beragama, Demi Keutuhan NKRI,” ucap Samidi pada acara pembacaan Deklarasi Moderasi Beragama.
Samidi mengungkapkan, deklarasi moderasi beragama sudah dilakukan di Surabaya, Sidoarjo, Kota Batu, Bali, NTT dan Kota Semarang.
BACA JUGA : Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 4 Halaman 35, 36, 38, 41, 43 Pembelajaran 4 Sub Tema Aku dan Cita-Citaku
Menurutnya Kementerian Agama bertugas mengawal kerukunan umat beragama dan masyarakat damai.
“Tetapi kasus kerukunan umat beragama dan paham yang merongrong keutuhan NKRI masih ada,” jelasnya.
Menurut Samidi, kajian dan produksi wacana ulama di media sosial (internet) masih bisa dilakukan, melihat media sosial menjadi media (dakwah) mainstream saat ini.
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang merekomendasikan
agar peran penyuluh Kemenag semakin ditingkatkan.
BACA JUGA : Metamorfosa Lengger, Pertunjukkan Seni Kolaborasi Tari, Film dan Seni Rupa
Gus Ubed mengatakan moderasi beragama merupakan persoalan global dan mendunia.
“Bukan hanya Indonesia yang menghadapi persoalan serius soal mengembangan praktik beragama yang moderat. Seluruh dunia menghadapi masalah ini,” ucap Gus Ubed.
“Mengatasinya harus bareng-bareng seluruh dunia. Terorisme dan radikalisme di Indonesia pengaruh dari Timur Tengah jadi harus dihadapi bersama,” sambungnya.
Gus Ubed juga meminta agar kelompok-kelompok yang terindikasi radikal, tidak mudah memberi stigma radikal.
BACA JUGA : Di Balik Bayang-bayang Kasih Sayang – 30
Wagub Taj Yasin Maimoen mengajak warga Jateng terus menyuarakan moderasi beragama.
“Bukan moderasi agama, karena pada dasarnya agama sudah moderat. Praktik beragama ini yang harus diperbaiki supaya moderat, tidak ekstrem atau tatoruf. Memang Sebagian umat masih memandang agama secara tekstual. Ada yang melihat kontekstual tapi tidak melihat sebab-sebabnya,” ucap Gus Yasin.
Kepada Instansi Keagamaan Islam mainstream (NU dan Muhammadiyah) serta MUI, menghimbau untuk meningkatkan dakwah di media online, membentuk dan mendampingi SDM yang terampil di media, dan memberikan movifasi kepada para pendakwah moderat yang kurang berani memberikan counter wacana.
Demikian Deklarasi Moderasi Beragama, hentikan Demokrasi Transaksional di Indonesia. (dari Berbagai Sumber). ***
