OPINIJATENG.COM-Orang nomor 1 di Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengundang seluruh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD ke Semarang, Kamis (11/11). Dengan arahan Ketua pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mereka dikumpulkan di gedung Gradhika Bhakti Praja dalam sebuah forum diskusi.
Bupati/Wali Kota hadir dalam rapat diskusi pemberantasan korupsi terintergrasi. Begitu juga pimpinan DPRD. Mereka dengan saksama paparan Firli dan Ganjar yang menjadi narasumber tunggal.
Firli juga menjelaskan titik-titik potensi korupsi serta cara pencegahan yang harus dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
BACA JUGA:Anak Arief Muhammad Baru Lahir Langsung Punya Gigi, Ternyata Ini Penyebabnya
Tujuan Ganjar mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD mengingatkan kembali untuk tidak melakukan korupsi dan memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.
“Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK di Jawa Tengah sudah berjalan baik. Fasilitas yang disediakan adalah dibuatnya grup Whatsapp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi ,” katanya.
Mekipun demikian, masih banyak kegelisahan dari kepala daerah saat berhadapan dengan penegak hukum. Mereka banyak yang tidak tahu, kesalahannya sehingga harus berurusan dengan aparat.
BACA JUGA:Ganjar Gelar Pertemuan Bupati, Walikota dan Pimpinan DPRD agar Tidak Korupsi
Dalam pertemuan itu lanjut Ganjar, KPK sudah memaparkan area yang rawan praktik korupsi. Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perizinan, dan lain sebagainya. Diharapkan kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng memahami dan berusaha sekuat tenaga tidak terjebak dalam pusaran korupsi.
“Semua harus berpartisipasi mencegah hal itu. Mudah-mudahan kawan-kawan paham dan tidak melakukan itu. Jika masih nekat, ya ditangkap,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah menanyakan beberapa teknis kepada Firli dan Ganjar. Misalnya Bupati Banyumas menanyakan tentang pencegahan korupsi yang dilakukan kepada KPK.
BACA JUGA: Seleb Tiktok Tewas Dimakan Buaya, Benar atau Hoax, Begini Faktanya
“Kami takut dan tidak mau di OOT KPK. Padahal KPK sangat bersemangat dalam pencegahan korupsi. Kami mohon KPK, agar terus mendampingi kami, dan terus mengingatkan sebagai upaya pencegahan. Karena tidak sedikit kepala daerah yang tidak tahu yang dilakukan ternyata salah,” katanya.
Bupati lain yang mengajukan pertanyaan dari Batang. Wihaji mengutarakan banyak kepala daerah yang melakukan korupsi disebabkan biaya operasional kepala daerah sangat kecil. Sementara ongkos pilkada setiap tahun mahal.
“ Ini suasana batin kami, bahwa politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang ,” ucapnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan korups bisa saja terjadi karena kekuasaan, kesempatan dan keserakaha. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindari adalah intergritas.
BACA JUGA: NIK KTP Gabung NPWP, Jangan Khawatir Tidak Semua Masyarakat Kena Pajak
“Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat,” ucapnya.
Firli juga menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK. Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.
“KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan,” tegasnya.
BACA JUGA: Pesan Penting Peringatan Hari Pahlawan 2021 ‘Kita Harus Lebih Maju dari Tahun Sebelumnya’
Terkait praktik korupsi yang berkaitan dengan mahalnya biaya politik saat ini, Firli sepakat dengan itu. Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.
“Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi.Solusi kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada.(Berbagai sumber)***
