OPINIJATENG.COM – Pelibatan masyarakat dalam pencegahan serta pengendalian wabah atau pandemi disebut sangat efektif.
Pemanfaatan peran masyarakat tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan serta penanganan dini dalam menghadapi pandemi.
Seperti yang dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) di beberapa desa di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Banten.
PMI melibatkan relawan masyarakat untuk melaksanakan secara aktif pendeteksian awal serta pelaporan kasus terjangkit wabah secara terpadu di beberapa wilayah tersebut.
BACA JUGA: Vaksinasi Booster Mulai 12 Januari 2022, Ini Syaratnya
Relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) ini dilatih serta PMI mendampingi dalam Community Pandemic Preparedness Program (CP3) yang di uji cobakan di Pandegelang, Kota Bogor, Boyolali serta Tabanan.
Kemudian, validasi laporan gejala dan risiko penyakit oleh Sibat CP3 ditindaklanjuti Puskesmas.
“Peran masyarakat ini sangatlah penting untuk kewaspadaan dini, ini bahkan sudah dilakukan sebelum pandemi COVID-19 terjadi Indonesia. Saat ini kita perlu penguatan road map SBM supaya bisa direplikasi di banyak desa,” kata Kepala Divisi Kesehatan dan Sosial PMI Pusat, Eka Wulan Cahyasari dalam uji coba rancangan kebijakan pelaksanaan Peta Jalan Penguatan SBM 2022-2024 di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 6 Januari 2022.
Eka mengatakan, kehadiran SBM akan melengkapi sistem surveilans berbasis institusi seperti Puskesmas, Puskewan, rumah sakit serta laboratorium dalam pendeteksian dini potensi wabah dengan kolaborasi lokal di tingkat desa dan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan selama ini.
BACA JUGA: Rekrutmen Tenaga dengan Perjanjian Kerja Puskesmas 2022, Bersumber dari DAK Nonfisik BOK
“Berdasarkan hasil percontohan yang berhasil hingga saat ini, PMI berencana untuk memperluas cakupan program kesiapsiagaan wabah atau pandemi ke 2 Provinsi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian sebanyak 20 desa baru akan mereplikasi pembelajaran SBM sebagai kesiapsiagaan wabah/pandemi, lebih jauh harapanya akan dapat direplikasi secara nasional”, imbuhnya.
Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Provinsi Jawa Tengah dr. Hartanto menambahkan, program kesiapsiagaan pandemi berbasis masyarakat telah dilaksanakan di Boyolali sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
SBM, sambungnya, dimanfaatkan PMI Jawa Tengah untuk pencegahan serta pengendalain penyakit menular antraks dan leptosirosis pada 2018.
Dalam pertemuan bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pemerintah Kabupaten Boyolali, PMI serta IFRC di Pendopo Bupati tersebut akan melihat langsung kolaborasi lokal untuk penyempurnaan rancangan kebijakan pelaksanaan Peta Jalan secara nasional.
“Dari pengamatan kami melalui laporan-laporan relawan Sibat dalam program CP3, serta diskusi-diskusi dengan PMI, kami memandang SBM PMI ini perlu diadopsi, untuk menguatkan model SBM yang sudah berjalan,” tukas Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK dr. Nancy Dian Anggraini.
BACA JUGA : Fenomena Spirit Doll, Halu atau Kesepian? Ini Menurut Psikolog Lita Gading
Sejak tahun 2018, PMI dan IFRC memulai inisiatif CP3 dalam pelaksanaan SBM untuk mengembangkan dan mode uji coba dalam memperluas cakupan surveilans oleh para relawan di masyarakat setempat, termasuk ke populasi yang paling rentan dan memperkuat kesiapsiagaan serta ketahanan masyarakat bersama dengan Kelompok Kerja yang terdiri dari Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, KLHK, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BNPB, KKP, BBPK Ciloto, BBPKH Cinagara, dan PMI.
Sejak 2018, program kolaboratif PMI dikembangkan dengan dukungan IFRC dan Lembaga Pembagunan Internasional Amerika Serikat (USAID), serta Palang Merah Australia. (alw).*
